IMPLEMENTASI SEKOLAH SIAGA KEPENDUDUKAN

Oleh: Rahmawati Dwi Astuti, S.Pd. 
(Guru Geografi SMAN 8 Surakarta - Jawa Tengah)

Edisi: Vol. 3 No. 3 Mei - Agustus 2023

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan mmmateri pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana, agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan tersebut ke dalam pembelajaran.

Yang menjadi dasar adanya Sekolah Siaga Kependudukan adalah (1)  Undang-Undang Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berenana, dan Sistem Informasi Keluarga. (3) Kesepahaman Bersama Antara Kepala BKKBN dan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor : 184/KSM/D3/201113/VIII/KB/2011 tentang Upaya mewujudkan Keluarga Kecil bahagis sejajtera melalui Pendidikan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi Pendidik, Peserta didik, dan tenaga kependidikan.(4) Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Prinsip-Prinsip Dasar Sekolah Siaga Kependudukan 

• Materi kependudukan diintegrasikan dengan pokok bahasan sehingga bukan mata pelajaran baru, tidak menambah jam pelajaran, tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, namun justru mempertajam materi yang dibahas.
• Program SSK menjadi wadah bagi program-program yang diguirkan BKKBN seperti PIK-Remaja, Genre Goes to School, dll, sehingga dapat berjalan berdampingan dan simultan.
• Program SSK berbasis kurikulum nasional sehingga tidak akan ada perbedaan karakteristik wilayah, baik secara geografis maupun administratif.
• Program SSK bersifat gradual karena meliputi beberapa bidang studi sesuai dengan pokok bahasan pada mata pelajaran tersebut, ehingga akan terus menerus mengalami pengembangan.
• Program SSK ini akan konsisten karena akan terus diaksanakan selama mata pelajaran dan pokok bahasan yang berhubungan dengan kependudukan tetap ada dalam kurikulum.
• Sekolah Siaga Kependudukan mengedepankan peran aktif peserta didik untuk mengamati, mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta mengkomunikasikan data kependudukan di tempat tinggal masing-masing, sehingga diharapkan nantinya akan muncul kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab peserta didik terhadap kondisi kependudukan di daerah tempat tinggalnya .

Sasaran Program Sekolah Siaga Kependudukan terkait isu kependudukan saat ini antara lain :

1. Pemahaman kesehatan reproduksi kepada remaja
2. Pendewasaan usia perkawinan
3. Penurunan angka kematian ibu dan bayi
4. Pemahaman konsep keluarga kecil dan pembangunan keluarga
5. Peningkatan kualitas pendidikan usia produktif.

Langkah-Langkah Sekolah Mewujudkan Sekolah Siaga Kependudukan :

• Pengembangan Kurikulum Berbasis Kependudukan
• Pengembangan Kegiatan Berbasis Partisipasif
• Pengembangan dan atau Pengelolaan Sarana Pendukung Sekolah

Strategi dan hasil yang diharapkan

1. INPUT: Muatan pendidikan kependudukan dan program keluarga berencana dalam   materi pelajaran.
2. PROSES: Kegiatan belajar mengajar, ekstrakurikuler, dan pojok kependudukan
3. OUTPUT: (1) Memupuk kesadaran akan kondisi kependudukan (2) Menumbuhkan sikap tanggung jawab dan perilaku adaptif berkaitan dengan dinamika kependudukan
4. OUTCOME: Mengembangkan sikap yang tepat dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan kelak ketika mereka menjadi dewasa.

Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dimulai dengan pengintegrasian pendidikan kependudukan dan keluarga berencana dalam mata pelajaran yang relevan, seperti: Geografi. Sosiologi, Biologi, Ekonomi, Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bimbingan dan Konseling (BK).

Contoh integrasi pendidikan kependudukan pada mata pelajaran geografi di SMA ditunjukkan pada RPP materi geografi di kelas XI/Fase F. Pokok bahasan yang ada pada materi terebut adalah Dinamika Kependudukan yang menyangkut isu-isu kependudukan, antara lain: (1) Pertumbuhan Penduduk, (2) Kualitas Penduduk yaitu kualitas pendidikan, kondisi ekonomi, kualitas kesehatan,termasuk stunting, (3) Kuantitas Penduduk yaitu angka kelahiran, angka kematian, beban ketergantungan, (4) Bonus Demografi yang terkait masalah-masalah kependudukan saat menerima bonus demografi. Pokok bahasan pada materi tersebut dibuatkan RPP terintegrasi pendidikan kependudukan yang diajarkan di semester 2 kelas XI/Fase F tanpa harus menambah jam pelajaran sehingga tidak mengganggu penyampaian materi yang lain di semester tersebut.

Refferensi :

• Undang-Undang Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
• Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berenana, dan Sistem Informasi Keluarga.
• Kesepahaman Bersama Antara Kepala BKKBN dan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor : 184/KSM/D3/201113/VIII/KB/2011 tentang Upaya mewujudkan Keluarga Kecil bahagis sejahtera melalui Pendidikan Berwawasan Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi Pendidik, Peserta didik, dan tenaga kependidikan.
• Kepala BKKBN Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
• Tri Haryanto, Gita Arfiani. 2017. Geografi Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial. Klaten : Intan Pariwara
• Bambang utoyo. 2009. Geografi: Membuka Cakrawala Dunia untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional